Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil

dan Produk Tekstil

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengembangkan ekspor tekstil dan produk tekstil khususnya ke negara-negara kuota, maka perlu ditetapkan langkah-langkah penyempurnaan sistem manajemen kuota yang lebih transparan sehingga pemanfaatan kuota lebih optimal dan lebih menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Luhut Panjaitan, telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 174/MPP/Kep/5/2000 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 67/MPP/Kep/3/2000.

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Menperindag yang baru tersebut diputuskan sebagai berikut:

• Apabila jumlah perusahaan pemohon lebih kecil dari jumlah KSM-S yang tersedia, maka KSM-S dialokasikan kepada masing-masing perusahaan maksimal sesuai dengan yang dimohon.
• Apabila jumlah perusahaan pemohon lebih besar dari jumlah KSM-S yang tersedia, maka KSM-S dialokasikan kepada masing-masing perusahaan secara proporsional berdasarkan kapasitas produksi terpasang yang tercantum dalam izin industri perusahaan yang bersangkutan.

• ETTPT-Pengusaha Menengah dan Besar (PMB) yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KF adalah ETTPT yang memiliki past performance ekspor untuk jenis kategori atau grup TPT yang diminta.
• KF dialokasikan pada bulan Mei Tahun Kuota berjalan.
• Penetapan alokasi KF untuk ETTPT-PMB dilaksanakan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan ketentuan:

• Apabila jumlah perusahaan pemohon lebih kecil dari jumlah KF yang tersedia, maka KF dialokasikan kepada masing-masing perusahaan maksimal sesuai dengan yang dimohon.
• Apabila jumlah perusahaan pemohon lebih besar dari jumlah KF yang tersedia, maka KF dialokasikan kepada masing-masing perusahaan secara proporsional berdasarkan kapasitas produksi terpasang yang tercantum dalam izin industri perusahaan yang bersangkutan.
• Masa berlaku KF adalah 4 bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat alokasi dan tidak dapat diperpanjang.

• KP dapat dialokasikan kepada ETTPT yang telah merealisasikan Kuota Tetap (KT) pada tahun kuota berjalan dan tidak mengalihkan atau menitipkan 10% atau lebih KT dari kategori atau group TPT dimaksud, dengan cara:

• Mulai bulan Januari tahun kuota berjalan, ETTPT pemilik KT dapat mengajukan KP maksimal sebesar persentase dari KT yang telah direalisasikan ETTPT yang bersangkutan dan besarnya persentase tersebut adalah sesuai dengan Perjanjian Bilateral TPT.
• Mulai bulan Juni tahun kuota berjalan, ETTPT pemilik KT dapat mengajukan KP lebih besar dari 6% untuk Amerika Serikat dan lebih besar dari 5% untuk MEE, Kanada, Norwegia dan Turki. Permohonan dapat diproses, apabila ETTPT pemohon telah merealisasikan KT kategori atau group TPT yang bersangkutan minimal 50%.
• Pemohon KP berikutnya akan diproses, apabila alokasi KP sebelumnya telah direalisasikan ekspornya sebesar 100%.
• Alokasi KP khusus untuk Amerika Serikat dapat diajukan pada bulan Desember tahun kuota berjalan dengan perolehan KP maksimal sebesar 100% dari KT yang dimiliki termasuk KP yang telah diterima sebelumnya.
• Bagi ETTPT yang memiliki KT dan tidak memanfaatkan sebagian atau seluruhnya hak KP dalam tahun kuota berjalan, maka hak KP tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan lain yang tidak memiliki KT dengan menggunakan jaminan perusahaan yang memiliki KT dan bersedia dipotong pada tahun kuota berikutnya. Alokasi kuota (hak KP) tersebut dialokasikan dalam bentuk KF dengan mengikuti ketentuan.
• Masa berlaku KP adalah 4 bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat alokasi dan tidak dapat diperpanjang.

• Jumlah KP yang direalisasikan akan diperhitungkan pada tahun kuota berikutnya, kecuali jika tidak terjadi pemotongan Kuota Dasar secara nasional oleh negara tujuan ekspor atau realisasi ekspor nasional berada di bawah atau sama dengan angka Base Level.

Dengan ditetapkannya keputusan yang mulai berlaku sejak tanggal 25 Mei 2000 ini, maka ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 67/MPP/Kep/3/2000 dinyatakan tetap berlaku.

Demikian diberitakan Biro Hubungan Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan.