Make your own free website on Tripod.com

LAPORAN

Hasil Pertemuan antar Para Menteri Ekonomi ASEAN dan dengan Menteri Ekonomi Cina, Jepang dan Korea

Di Yangon, Myanmar, 1-2 Mei 2000

  1. Pada tanggal 1 Mei 2000 telah diadakan pertemuan "retreat" antar para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM Retreat) yang dilanjutkan kesokan harinya pertemuan dengan para Menteri Ekonomi Cina, Jepang dan Korea (AEM+3). Pertemuan AEM Retreat dihadiri oleh Menteri Ekonomi dari 9 negara anggota ASEAN. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia belum dapat berpartisipasi dalam acara ini dan diwakili oleh Dirjen KLIPI, Hatanto Reksodipoetro.
  2. Pertemuan bersama AEM dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Kerjasama Ekonomi Cina Mr. Shi Guangsheng, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Jepang Mr. Takashi Fuyata dan Menteri Perdagangan Korea Mr. Han Duck-Soo merupakan pertemuan yang pertama kalinya diadakan dalam rangka melaksanakan mandat para Kepala Negara di kawasan Asia Timur dalam meningkatkan berbagai kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan negara Asia Timur bagian Utara.
  3. Dengan arus perdagangan antara ASEAN dengan ketiga ( Cina, Jepang dan Korea) negara tersebut senilai 122 milyar dolar AS tahun 1998, dan dilatarbelakangi dengan semakin besarnya saling ketergantungan antar negara di kawasan dalam era globalisasi serta perkembangan yang cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi, para Menteri mengakui pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam industri, perdagangan, investasi dan bidang ekonomi lainnya dengan kemitraan setara (equal partnership).
  4. Berbagai kerjasama penting yang akan dikembangkan antara lain adalah pengembangan kawasan pertumbuhan, pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan UKM dan industri pendukung, alih teknologi dan promosi pariwisata serta kerjasama pertanian dan industri.
  5. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan infrastruktur yang sudah dimulai dengan pembangunan jalan darat yang menghubungkan berbagai negara di daratan Asia khususnya yang berbatasan dengan Sungai Mekong. Untuk itu perlu diantisipasi kemungkinan terwujudnya hubungan jalan darat mulai dari Singapura hingga negara Korea bahkan Rusia. Sebagai negara kepulauan yang terpisah dari daratan Asia Timur, perlu dipelajari bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan pesat di daratan Asia tersebut, juga kemungkinan Indonesia mengambil peran antara lain dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pembangunan jalan/jembatan dimaksud.
  6. Dalam kerjasama AEM+3 ini, disepakati pula untuk melibatkan swasta melalui pembentukan East Asia Business Council dan kelompok industri yang spesifik. KADIN Indonesia diharapkan mengambil peran aktif dalam rangka kerjasama ekonomi ASEAN dengan Cina, Jepang dan Korea ini.
  7. Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN juga mendiskusikan mengenai inisiatif e-ASEAN, yaitu suatu jaringan teknologi informasi di kawasan ASEAN yang akan dipayungi oleh suatu e-Agreement. Hal ini sesuai dengan mandat yang diberikan oleh para Kepala Negara ASEAN bulan November 1999 yang menginstruksikan para Menteri Ekonomi untuk menjajaki kemungkinan terciptanya kawasan perdagangan bebas bagi produk teknologi informasi dan komunikasi di ASEAN baik perdagangan barang, jasa maupun investasi. Termasuk dalam e-Agreement adalah e-laws, e-commerce, e-government, e-society disamping liberalisasi dan fasilitasi sektor teknologi informasi dan komunikasi. Suatu Gugus Kerja e-ASEAN yang dipimpin oleh Mr. Roberto Romulo, mantan Menteri Luar Negeri Filipina telah dibentuk untuk memberikan rekomendasi pembentukan e-Agreement tersebut.
  8. Pada prinsipnya Indonesia mendukung inisiatif e-ASEAN ini namun harus mencakup peningkatan kemampuan infrastruktur informasi yang dimiliki masing-masing negara ASEAN. Untuk itu disepakati adanya bantuan berupa projek dan pelatihan dari negara anggota ASEAN yang lebih maju di bidang teknologi informasi kepada anggota ASEAN lain yang masih membutuhkannya. Para Menteri Ekonomi ASEAN juga menilai pentingnya untuk memiliki multiple electronic payment gateways agar perdagangan ASEAN melalui e-commerce dapat lebih ditingkatkan.
  9. Telah dibahas kemungkinan dijajaki pembentukan kawasan perdagangan bebas antara (Free Trade Area = FTA) ASEAN dengan CER (Closer Economic Relations yang terdiri dari Australia dan Selandia Baru). Suatu Gugus Kerja Tingkat Tinggi sedang melakukan kajian mengenai kemungkinan perwujudan AFTA-CER FTA ini dengan mengkaji cost and benefit serta mempelajari pengalaman pembentukan kawasan regional lainnya.
  10. Para Menteri Ekonomi ASEAN menekankan pentingnya masalah Technical Barriers dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang merupakan kendala utama ekspor ASEAN ke CER, disamping membahas upaya meningkatkan bantuan teknis dan perlunya perbedaan kerangka waktu penurunan tarif yang memberikan keuntungan bagi ASEAN.
  11. Para Menteri mengusulkan agar Task Force menjajaki kemungkinan pembentukan AFTA-CER FTA ini secara bertahap, dimulai dengan mengintensifkan kerjasama yang telah terjalin dalam rangka AFTA-CER Linkages dan selanjutnya dengan memberikan bantuan yang lebih besar untuk memperkuat kapasitas produksi, diversifikasi ekspor dan sistem sertifikasi ekspor ASEAN.
  12. Indonesia menggarisbawahi kecilnya volume perdagangan kawasan ASEAN dengan CER dibandingkan dengan perdagangan antara ASEAN dengan kawasan lain (misalnya Asia Timur) padahal secara umum tarif bea masuk CER sudah rendah. Oleh karena itu perlu adanya jaminan pencapaian keuntungan yang timbal balik (mutual benefit) antar kedua kawasan khususnya bagi Indonesia. Indonesia telah dua kali mengadakan pertemuan dengan asosiasi industri barang dan jasa serta KADIN untuk membahas masalah ini dan konsultasi dengan swasta akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
  13. Dalam era globalisasi dewasa ini pembentukan kawasan perdagangan bebas semakin marak. Sebagai contoh adalah Singapura telah mulai menandatangani MOU pembentukan FTA dengan Selandia Baru dan mengadakan pembicaraan kemungkinan FTA dengan Jepang. Jepang sendiri telah mulai menjajaki kemungkinan FTA dengan Korea. Sementara itu, East Asia Vision Group yang dibentuk dalam rangka kerjasama ASEAN dengan Cina, Jepang dan Korea telah menyusun visi pencapaian East Asian FTA. Untuk itu perlu dipertimbangkan target jangka panjang bagi ASEAN untuk pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas antar kawasan (region-to-region FTA). Indonesia sendiri perlu segera mempelajari dampak yang akan terjadi dan melakukan kajian kemungkinan pembentukan FTA serta mengambil langkah-langkah konkrit khususnya dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri.
  14. Diperlukan adanya suatu political decision untuk mewujudkan AFTA-CER FTA dan untuk itu diminta setiap negara anggota ASEAN mengkonsultasikan dengan pemerintahnya masing-masing sehingga pada pertemuan AEM ke-32 di Chiang Mai bulan Oktober 2000 dapat diambil keputusan bersama.
  15. Hal Lain yang menjadi topik pembahasan para Menteri Ekonomi di Asia Timur ini adalah mengenai kerjasama internasional, khususnya WTO, APEC dan ASEM. Para Menteri telah menyepakati bahwa agenda perundingan harus dapat mencakup kepentingan yang seimbang antar seluruh anggota WTO, termasuk implementasi capacity building untuk negara berkembang. Selain negosiasi di bidang pertanian dan jasa yang telah dimandatkan, para Menteri menekankan pentingnya pembahasan akses pasar produk industri dan penyempurnaan dari persetujuan yang telah ada, termasuk anti dumping.
  16. Para Menteri juga mendukung sepenuhnya aksesi beberapa negara anggota ke dalam WTO, yaitu Cina, Cambodia, Laos dan Vietnam dengan proses yang dipercepat dan disederhanakan bagi negara LDCs.

DITJEN KLIPI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN