Make your own free website on Tripod.com

KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 

  1. Tanggal 8 Mei 2000, Depperindag (Bappebti) telah menerima salinan resmi Putusan Rapat Permusyawatan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang mengabulkan permohonan kasasi Depperindag dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Nopember 1995 No.114/B/1995/ PT.TUN.JKT. yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 27 April 1995 No.121/G/1994/Ij/PTUN.JKT.

  2. Pejabat Depperindag dinyatakan telah melakukan tindakan yang sah, tidak sewenang-wenang, dan tidak melawan hukum, karena tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik serta berdasarkan hukum dalam mencabut SIUP perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan Amanat Perdagangan Berjangka Komoditi (Commodity Futures Trading/CFT) yang dilarang yaitu:

    1. PT. SATRIA NUGRAHA SEJAHTERA, DIREKTUR UTAMANYA FIRMAN THALIB.

    2. PT. SAHATI DANA PERSADA, DIREKTUR UTAMANYA DRH. BRATA WARDHANA.

    3. PT. RIMBA DANASAHATI, DIREKTUR UTAMANYA DRS. YULIANTO ONGKOWIDJOYO.

    4. PT. RABUHAN DANASAHATI, DIREKTUR UTAMANYA ARIE CH. PATIKAWA.

    5. PT. NUGRAHA SATRIA SEJATI, DIREKTUR UTAMANYA RIZAB THAIB

  1. Dasar pertimbangan dikabulkannya Kasasi Tata Usaha Negara Depperindag oleh Mahkamah Agung adalah:

    1. Judex Facti (Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) telah salah menerapkan hukum, karena kurang memberikan pertimbangan, terutama dalam pembuktian, dan tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (Depperindag) dalam persidangan.

    2. Penjatuhan sanksi pencabutan SIUP Penggugat telah melalui proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang belaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, karena dalam jangka waktu 7 bulan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjelaskan kegiatan usahanya termasuk kegiatan CFT dan telah diberikan peringatan/teguran beberapa kali. Dari gugatan Penggugat telah tersirat bahwa Penggugat telah melakukan CFT yang dilarang.

    3. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar (SK MENDAG No.148/Kp/XII/84 tanggal 19 Desember 1984) diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan SIUP Penggugat adalah keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat peraturan yang merupakan ketentuan hukum positif, yang dalam perkara ini tidak dapat menjadi obyek perkara untuk dipermasalahkan keabsahannya.

    4. Kegiatan usaha CFT dilarang Pemerintah R.I. karena demi untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena kegiatan CFT banyak mengandung unsur spekulasi dan perjudian. Walaupun larangan tersebut hanya dituangkan dalam bentuk Instruksi Menteri Perdagangan No.03/M/Ins/VI/1977, namun instruksi tersebut merupakan perwujudan dari wewenang pemerintahan yang bebas (diskresioner) dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Depperindag untuk melakukan pengaturan dan pembinaan serta pengawasan.

    5. Praktek CFT menyimpang dari SIUP yang diberikan dan melanggar Undang-undang Penyaluran Perusahaan 1934 (BRO) karena kegiatan usaha CFT pada hakekatnya merupakan perluasan usaha di luar SIUP yang diberikan (jadi tanpa izin). Dalam BRO 34 memang tidak dengan tegas diatur tentang larangan CFT tetapi apabila pemegang SIUP melakukan CFT berarti telah melakukan perluasan usaha di luar SIUP yang diberikan.


Jakarta, 11 Mei 2000

Biro Hubungan Masyarakat